Minggu, 21 November 2021 – 17:26 WIB

VIVA – Siapa saja orang yang melakukan tindak pidana tentu mendapatkan ganjaran, mulai dari sanksi administrasi, sampai hukuman di penjara. Namun ada beberapa alasan seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya, misalnya orang yang sakit jiwanya.

Orang yang akalnya terganggu ini tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, meskipun perbuatannya jelas-jelas melawan hukum, seperti menipu, mencuri, menganiaya, bahkan sampai membunuh.Tampaknya seperti tidak adil, terlebih lagi bagi si korban dan keluarganya, adanya ketidakpuasan jika orang yang telah berbuat tindak pidana malah dibebaskan.

Tak heran beberapa kalangan tetap ngotot, meskipun orang yang jiwanya terganggu harus tetap dihukum. Boleh jadi ini soal dendam, atau dari kalangan penegak hukum hanya sebatas menyelesaikan tugas tanpa menimbang sisi kemanusiaan.

Sebenarnya, menurut hukum positif Indonesia, pada Pasal 44 KUHAP dijelaskan sebagai berikut:

Ayat 1: Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Ayat 2:  Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

SUMBER ASLI



Sumber link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *